Sepatu Rp 27 Miliar dan Pendidikan yang Kehilangan Arah
Di sebuah negeri yang masih menyimpan jutaan anak putus sekolah, ruang kelas rusak, dan guru honorer dengan gaji memprihatinkan, publik dikejutkan oleh polemik pengadaan sepatu senilai Rp 27 miliar untuk program Sekolah Rakyat. Angka itu bukan sekadar nominal. Ia menjadi simbol dari cara berpikir pendidikan yang selama ini sering terjebak pada tampilan luar, bukan pada kualitas isi pendidikan itu sendiri.
Masyarakat pun bertanya-tanya: benarkah sepatu mahal dapat menyelamatkan masa depan pendidikan Indonesia?
Pertanyaan itu terasa sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mendalam. Sebab selama bertahun-tahun, pendidikan kita memang sering sibuk mengurusi hal-hal yang tampak di mata: seragam harus sama, sepatu harus hitam, tas harus tertentu, atribut harus lengkap, rambut harus seragam, hingga cara berpakaian harus identik. Anak-anak akhirnya lebih banyak dinilai dari penampilan dibandingkan isi pikirannya.
Padahal pendidikan sejati tidak pernah lahir dari keseragaman penampilan.
Anak menjadi cerdas bukan karena memakai sepatu yang sama. Anak berkembang bukan karena warna seragamnya serupa. Yang membuat anak tumbuh adalah guru yang menginspirasi, lingkungan belajar yang sehat, buku-buku yang mudah diakses, budaya membaca yang hidup, dan ruang berpikir yang merdeka.
Ironisnya, di tengah semangat “pendidikan gratis”, banyak orang tua justru merasa sekolah semakin mahal. Tahun ajaran baru sering menjadi musim kecemasan. Ada orang tua yang harus meminjam uang demi membeli seragam, sepatu, tas, buku paket, hingga atribut sekolah. Bahkan ada yang rela menjual barang berharga agar anaknya tidak malu datang ke sekolah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan kita diam-diam sedang berubah menjadi arena penyeragaman sosial.
Anak-anak didorong tampil sama, tetapi belum tentu mendapatkan kesempatan belajar yang setara.
Masih banyak sekolah yang kekurangan guru berkualitas. Masih banyak perpustakaan kosong tanpa buku menarik. Masih banyak siswa yang belum mampu memahami bacaan sederhana. Literasi dan numerasi kita pun masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini.
Namun anehnya, yang sering menjadi prioritas justru proyek-proyek fisik dan atribut.
Kita seperti sedang membangun kemasan megah untuk isi yang belum tentu kuat.
Sebagai seorang guru, banyak pendidik sebenarnya memahami bahwa semangat belajar anak tidak lahir dari mahalnya perlengkapan sekolah. Anak-anak justru paling bahagia ketika gurunya mengajar dengan hati, ketika mereka diberi kesempatan bertanya, ketika pendapat mereka dihargai, dan ketika sekolah menjadi tempat yang aman untuk tumbuh.
Sayangnya, budaya pendidikan kita masih sering memaksa anak untuk “taat bentuk” daripada “aktif berpikir”.
Anak yang bajunya kurang rapi sering ditegur lebih cepat dibanding anak yang kesulitan membaca. Anak yang sepatunya lusuh kadang merasa minder di kelas. Bahkan ada siswa yang malu datang ke sekolah hanya karena tidak mampu membeli atribut baru.
Di sinilah pendidikan perlahan kehilangan ruhnya.
Pendidikan seharusnya memerdekakan manusia, bukan membebani keluarga dengan tuntutan simbolik.
Ki Hadjar Dewantara sejak dulu sudah mengingatkan bahwa pendidikan adalah proses menuntun kodrat anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya, pendidikan harus fokus pada pengembangan manusia, bukan sekadar keseragaman administratif.
Kalau anggaran Rp 27 miliar itu dialihkan untuk memperkuat perpustakaan sekolah, mungkin ribuan buku baru bisa hadir untuk anak-anak Indonesia. Jika digunakan untuk pelatihan guru, mungkin kualitas pembelajaran meningkat. Jika dipakai memperbaiki sekolah rusak di daerah terpencil, mungkin banyak anak bisa belajar lebih nyaman.
Karena itu, polemik ini seharusnya menjadi momentum refleksi nasional.
Kita perlu bertanya dengan jujur: apa sebenarnya tujuan pendidikan Indonesia?
Apakah kita ingin mencetak anak-anak yang sekadar terlihat rapi dan seragam? Ataukah kita ingin melahirkan generasi yang kritis, kreatif, berani berpikir, dan memiliki karakter kuat?
Pertanyaan ini penting karena masa depan bangsa tidak dibangun oleh sepatu mahal. Masa depan bangsa dibangun oleh kualitas manusia yang lahir dari pendidikan bermakna.
Banyak negara maju justru memberi ruang kebebasan lebih besar kepada siswa. Mereka tidak terlalu sibuk mengatur warna sepatu atau model rambut. Fokus utama mereka adalah kualitas pembelajaran, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, riset, dan inovasi.
Sementara di Indonesia, energi pendidikan sering habis untuk urusan administratif dan simbolik.
Kita lupa bahwa anak-anak memiliki mimpi yang jauh lebih besar daripada sekadar tampil seragam.
Di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, masyarakat tentu berharap setiap anggaran pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan utama siswa. Pendidikan harus hadir sebagai jalan pembebasan sosial, bukan menjadi tambahan beban ekonomi keluarga.
Polemik sepatu Rp 27 miliar akhirnya menyadarkan kita bahwa bangsa ini membutuhkan perubahan cara pandang dalam mengelola pendidikan.
Sekolah tidak boleh hanya menjadi tempat menyeragamkan tubuh anak-anak.
Sekolah harus menjadi ruang yang memerdekakan pikiran mereka.
Karena pada akhirnya, pendidikan bukan tentang siapa yang memakai sepatu paling mahal. Pendidikan adalah tentang siapa yang mampu menyalakan cahaya pengetahuan di dalam dirinya.
Dan cahaya itu tidak pernah lahir dari kulit sepatu.
Ia lahir dari guru yang tulus, buku yang dibaca, pengalaman hidup, diskusi yang sehat, dan keberanian untuk berpikir merdeka.
Setuju dengan pemikiran, Pak Guru. Pikiran, ilmu dan kemampuan anak didik serta kualitas guru yang harusnya di benahi.
BalasHapusMakasih bu guru
Hapus