Ketika TPG Terjebak Jam Mengajar: Catatan Hati Seorang Guru
Oleh: Omjay – Guru Blogger Indonesia
Beberapa hari terakhir, pesan-pesan dari guru terus masuk ke ponsel saya. Ada yang mengeluh, ada yang bertanya, ada pula yang hanya ingin didengar. Intinya sama: Tunjangan Profesi Guru (TPG) mereka terhenti karena jam mengajar tidak mencapai 24 jam tatap muka.
Sebagai guru, saya paham betul perasaan itu. Bukan soal besar kecilnya tunjangan semata, tetapi soal rasa keadilan dan pengakuan. Ketika seorang guru sudah bersertifikat pendidik, sudah diakui negara sebagai tenaga profesional, mengapa hak profesinya bisa gugur hanya karena hitungan jam?
Pertanyaan ini terus menggelayut di kepala saya.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara jelas menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional. Profesionalisme itu dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh negara setelah guru memenuhi standar kompetensi. Sertifikat itu bukan hadiah, bukan pula formalitas. Ia adalah pengakuan negara bahwa seorang guru layak disebut profesional.
Dalam semangat itulah TPG lahir: sebagai penghargaan profesi.
Namun, dalam praktiknya, makna itu perlahan bergeser. TPG seakan berubah menjadi tunjangan berbasis jam mengajar. Jika jam kurang, meski hanya satu atau dua jam, maka hak profesi bisa hilang. Di sinilah kegelisahan itu bermula.
Saya sering merenung: apakah profesionalisme guru benar-benar diukur dari jumlah jam tatap muka? Apakah kerja guru hanya bernilai saat berdiri di depan kelas?
Padahal kita tahu, tugas guru jauh lebih luas dari itu. Guru merencanakan pembelajaran, menyusun perangkat ajar, melakukan asesmen, membimbing peserta didik, berkomunikasi dengan orang tua, mengikuti pelatihan, dan terus belajar agar tidak tertinggal zaman. Semua itu adalah kerja profesional, meski tidak selalu tercatat sebagai jam mengajar.
Realitas di lapangan juga tidak sesederhana di atas kertas. Banyak sekolah memiliki keterbatasan rombongan belajar. Ada mata pelajaran yang kelebihan guru. Ada kebijakan zonasi yang mengubah komposisi kelas. Dalam kondisi seperti ini, bukan kemauan guru yang menentukan jam, tetapi sistem.
Lalu, apakah adil jika guru menanggung konsekuensi dari sistem yang tidak ia rancang?
Saya teringat seorang guru senior yang berkata lirih, “Kami diminta profesional, tapi sering diperlakukan seperti pekerja harian yang dihitung per jam.” Kalimat itu sederhana, tetapi menohok.
TPG seharusnya bukan upah lembur mengajar. Ia adalah simbol penghargaan negara kepada profesi guru. Ketika TPG digantungkan sepenuhnya pada jam mengajar, maka yang terjadi bukan peningkatan mutu pendidikan, melainkan kegelisahan kolektif para guru.
Banyak guru akhirnya sibuk mengejar jam tambahan ke sana ke mari. Energi habis untuk urusan administratif, bukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Padahal, pendidikan yang baik lahir dari guru yang bekerja dengan tenang dan bermartabat.
Saya tidak menolak pengaturan jam mengajar. Jam mengajar tetap penting sebagai bagian dari manajemen beban kerja. Namun, ia harus ditempatkan secara proporsional, adil, dan kontekstual. Jangan sampai jam mengajar menjadi alat untuk menggugurkan hak profesi yang sudah diakui undang-undang.
Sudah saatnya kebijakan TPG dikembalikan pada ruh Undang-Undang Guru dan Dosen. Sertifikat pendidik harus menjadi dasar utama penghargaan profesi. Sementara pengaturan jam mengajar menjadi instrumen pengelolaan kerja, bukan palu pemukul hak.
Guru ingin mengajar dengan hati, bukan dengan rasa takut. Guru ingin fokus mendidik, bukan sibuk menghitung jam. Guru ingin dimanusiakan, agar mampu memanusiakan manusia.
Semoga catatan sederhana ini menjadi pengingat bagi kita semua: pendidikan tidak akan maju jika gurunya terus didera kegelisahan. Negara besar adalah negara yang menghargai gurunya, bukan sekadar menghitung jamnya.
Salam hormat,
Omjay
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar pada blog ini, dan mohon untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar.