Ketika Guru Bertanya kepada PGRI: Sebuah Renungan dari Hati Seorang Guru
Oleh: Dr. Wijaya Kusumah
“Diam bukan selalu berarti tidak peduli. Tetapi dalam dunia pendidikan, diam sering kali melahirkan banyak tafsir.”
Kalimat itu terus terngiang di kepala saya ketika membaca pertanyaan seorang guru di media sosial. Pertanyaan yang sederhana, tetapi sarat makna dan kegelisahan.
Mengapa PB PGRI memilih tidak hadir ataupun belum menyampaikan pernyataan resmi terhadap aksi demonstrasi guru swasta di Jakarta? Padahal mereka juga bagian dari insan pendidik yang selama ini diperjuangkan.
Pertanyaan itu sebenarnya bukan sekadar kritik. Saya melihatnya sebagai bentuk cinta para guru kepada organisasi yang selama ini dianggap rumah perjuangan. Sebab orang yang masih bertanya, sesungguhnya masih berharap. Yang berbahaya justru ketika guru sudah tidak mau bertanya lagi karena merasa suaranya tidak akan pernah didengar.
Sebagai seorang guru, saya memahami kegelisahan itu. Guru swasta selama ini memang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ada yang gajinya jauh di bawah harapan. Ada yang mengajar dengan dedikasi tinggi, tetapi kesejahteraannya tertinggal. Bahkan ada yang puluhan tahun mengabdi tanpa kepastian hidup yang layak.
Di tengah kondisi seperti itu, ketika mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi, tentu banyak guru berharap organisasi besar seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI hadir membersamai. Minimal memberikan pernyataan resmi agar para guru merasa tidak sendiri.
Namun hidup tidak selalu sesederhana yang terlihat dari luar.
Saya mencoba melihat persoalan ini dengan hati yang lebih tenang. Bisa jadi PB PGRI memiliki pertimbangan organisasi yang tidak mudah. Mungkin mereka sedang mengumpulkan data. Mungkin sedang membangun komunikasi dengan pemerintah. Bisa juga sedang mencari langkah yang paling tepat agar tidak memperkeruh keadaan.
Dalam organisasi besar, setiap keputusan biasanya melewati proses panjang. Ada mekanisme, ada pertimbangan politik organisasi, ada komunikasi internal, dan ada tanggung jawab moral yang harus dijaga. Karena itu, kita juga perlu memberi ruang agar organisasi dapat bekerja sesuai jalurnya.
Tetapi di sisi lain, saya juga memahami mengapa guru-guru mempertanyakan sikap tersebut.
Di era media sosial seperti sekarang, kecepatan informasi membentuk persepsi publik. Ketika organisasi diam terlalu lama, masyarakat akan mengisi kekosongan itu dengan tafsir masing-masing. Ada yang menganggap tidak peduli. Ada yang merasa ditinggalkan. Bahkan ada yang mulai kehilangan kepercayaan.
Padahal mungkin kenyataannya tidak demikian.
Saya teringat sebuah pengalaman beberapa tahun lalu ketika menghadiri diskusi pendidikan bersama sejumlah guru dari berbagai daerah. Saat sesi tanya jawab, seorang guru honorer berdiri sambil menahan air mata. Ia berkata:
“Pak, kami ini hanya ingin didengar.”
Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi.
Ternyata yang paling dibutuhkan guru bukan hanya soal materi. Guru juga ingin dihargai keberadaannya. Ingin dianggap penting. Ingin merasa bahwa jerih payah mereka diperhatikan.
Karena itu, menurut saya, komunikasi kepada publik menjadi sangat penting. Jika memang PB PGRI memiliki alasan tertentu mengapa belum hadir atau belum mengeluarkan sikap resmi, alangkah baiknya disampaikan secara terbuka dan bijak. Tidak perlu emosional. Tidak perlu defensif. Cukup menjelaskan posisi organisasi dengan jujur dan santun.
Sebab keterbukaan dapat meredam prasangka.
Guru adalah kelompok intelektual. Mereka bisa memahami alasan organisasi selama dijelaskan dengan baik. Yang sering membuat kecewa justru ketika tidak ada komunikasi sama sekali.
Sebagai guru, saya percaya bahwa organisasi profesi dibangun bukan hanya dengan struktur, tetapi juga dengan rasa memiliki. Ketika guru merasa dekat dengan organisasinya, maka kepercayaan akan tumbuh. Namun ketika komunikasi mulai renggang, jarak emosional pun perlahan muncul.
Saya pribadi masih percaya bahwa PGRI memiliki niat baik untuk memperjuangkan guru Indonesia, baik negeri maupun swasta. Sebab sejak dulu banyak tokoh PGRI yang bekerja keras memikirkan pendidikan bangsa. Banyak guru juga merasakan manfaat perjuangan organisasi tersebut.
Namun zaman terus berubah.
Kini guru semakin kritis. Mereka ingin organisasi hadir bukan hanya dalam seremoni, tetapi juga dalam momen-momen sulit ketika suara guru membutuhkan penguatan.
Saya membayangkan betapa lelahnya guru swasta yang setiap hari mengajar dengan penuh tanggung jawab, tetapi masih harus memikirkan biaya hidup, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan keluarga. Ketika mereka turun ke jalan, itu bukan karena ingin melawan. Bisa jadi karena mereka sudah terlalu lama memendam kegelisahan.
Maka sangat wajar jika mereka berharap ada pelukan moral dari organisasi profesinya.
Dalam dunia pendidikan, kita tidak boleh mudah saling menyalahkan. Guru, organisasi, pemerintah, dan masyarakat sejatinya berada di perahu yang sama. Semua ingin pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.
Karena itu, dialog menjadi jalan terbaik.
Saya berharap PB PGRI dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas kepada publik, khususnya kepada guru swasta yang sedang memperjuangkan aspirasi mereka. Sebaliknya, para guru juga perlu menyampaikan kritik dengan santun dan penuh hormat, karena organisasi sebesar PGRI tentu memiliki tantangan yang tidak sederhana.
Kita semua ingin melihat guru Indonesia tersenyum lebih bahagia.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal hadir atau tidak hadir dalam demonstrasi. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana membangun rasa saling percaya antara guru dan organisasi yang menaunginya.
Saya percaya, jika komunikasi dibangun dengan hati yang tulus, maka kesalahpahaman dapat dijembatani.
Karena guru sejatinya tidak membutuhkan janji yang terlalu tinggi. Guru hanya ingin didengar, dihargai, dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.
Dan semoga, di tengah berbagai dinamika pendidikan hari ini, kita tetap mampu menjaga persaudaraan sesama insan pendidik demi masa depan anak-anak Indonesia.
Tulisan lain tentang pendidikan dan dunia guru dapat dibaca di blog https://wijayalabs.blogspot.com
