Guru Tidak Perlu Partai, Guru Perlu Diperkuat Perannya di Tengah Masyarakat
Di tengah hiruk-pikuk politik yang semakin ramai, muncul pertanyaan yang cukup menggelitik hati: apakah guru perlu memiliki partai politik sendiri? Sebagian orang mungkin menganggap itu sebagai jalan memperkuangkan nasib guru agar lebih didengar penguasa. Namun banyak pula yang merasa bahwa guru tidak perlu masuk terlalu jauh ke arena perebutan kekuasaan. Guru cukup memiliki organisasi profesi yang kuat seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang sejak lama berdiri untuk memperjuangkan kesejahteraan guru dan memajukan pendidikan Indonesia.
Guru sejatinya bukan alat politik. Guru adalah pelita bangsa. Ketika guru terlalu sibuk mengejar kekuasaan, ada kekhawatiran arah perjuangan menjadi rancu. Dunia pendidikan akhirnya terseret dalam kepentingan politik praktis yang sering kali mengorbankan nilai kejujuran dan pengabdian. Padahal, sejarah membuktikan bahwa guru memiliki kekuatan besar tanpa harus duduk di kursi partai politik.
Guru dihormati bukan karena jabatan politiknya, tetapi karena ilmunya, ketulusannya, dan pengaruhnya dalam membentuk manusia. Dari tangan guru lahir dokter, tentara, polisi, hakim, menteri, bahkan presiden. Maka sesungguhnya guru memiliki posisi sangat mulia dalam kehidupan masyarakat.
Sayangnya, kini banyak guru merasa kehilangan wibawa sosialnya. Tidak sedikit guru yang justru dipandang sebelah mata. Bahkan muncul istilah yang menyakitkan hati: “guru kotak PPPK.” Seolah-olah status administratif lebih penting daripada pengabdian dan kualitas mendidik. Padahal guru-guru muda adalah penjaga masa depan Indonesia. Mereka bukan sekadar pekerja kontrak, melainkan penanam peradaban bangsa.
Karena itu perjuangan guru hari ini seharusnya bukan mendirikan partai politik, melainkan memperkuat kembali peran guru di semua lapisan masyarakat.
Guru harus hadir di tengah rakyat.
Di lingkungan pertahanan negara, guru dapat bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia untuk membina semangat bela negara, cinta tanah air, disiplin, dan nasionalisme generasi muda. Banyak anak zaman sekarang mengenal dunia digital lebih cepat daripada mengenal sejarah bangsanya sendiri. Di sinilah guru mengambil peran penting agar generasi muda tidak kehilangan identitas kebangsaan.
Di bidang keamanan, guru juga dapat bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membina kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat. Guru dapat menjadi pelopor pendidikan antiperundungan, anti narkoba, anti kekerasan, dan pendidikan etika digital. Anak-anak tidak cukup hanya diajarkan matematika dan bahasa, tetapi juga harus diajarkan menjadi manusia yang menghargai hukum dan sesama.
Dalam bidang kesehatan, guru mempunyai peran besar membimbing masyarakat hidup sehat. Setelah dunia pernah dihantam pandemi, kita sadar bahwa pendidikan kesehatan sangat penting. Guru dapat menjadi penggerak kebersihan lingkungan, pola makan sehat, kesehatan mental siswa, hingga pendidikan reproduksi yang benar dan bermartabat. Guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga mengedukasi keluarga dan masyarakat sekitar.
Di bidang pemerintahan dan demokrasi, guru adalah penjaga akal sehat bangsa. Guru mengajarkan bagaimana demokrasi dijalankan dengan etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Guru mendidik anak-anak agar tidak mudah terprovokasi hoaks, fitnah, maupun politik kebencian. Bangsa yang kuat bukan bangsa yang gaduh oleh perebutan kekuasaan, tetapi bangsa yang rakyatnya cerdas dan berkarakter.
Bahkan di lingkungan tempat tinggal masing-masing, guru sesungguhnya dapat menjadi tokoh masyarakat yang dihormati. Guru bisa membimbing remaja masjid, karang taruna, kegiatan literasi, pelatihan digital, hingga pembinaan moral keluarga. Dahulu, masyarakat sangat menghormati guru karena guru hadir sebagai penuntun kehidupan sosial. Ketika ada masalah keluarga, konflik warga, atau kebingungan pendidikan anak, masyarakat datang kepada guru untuk meminta nasihat.
Kini peran itu mulai memudar.
Guru terlalu dibebani administrasi. Guru terlalu sibuk mengejar laporan dan sistem. Bahkan kadang guru dipaksa mengejar target birokrasi dibanding membangun hubungan kemanusiaan dengan masyarakat. Akibatnya, jarak antara guru dan rakyat semakin lebar.
Padahal kekuatan guru sesungguhnya ada pada pengaruh sosialnya.
Bangsa Jepang maju karena menghormati guru. Bangsa Korea maju karena pendidikan dijadikan budaya. Indonesia pun bisa maju jika guru kembali ditempatkan sebagai guru bangsa, bukan sekadar pekerja pendidikan.
PGRI memiliki tugas besar untuk mengembalikan marwah itu. Organisasi guru tidak cukup hanya memperjuangkan tunjangan dan administratif kepegawaian, tetapi juga harus memperkuat posisi guru sebagai pembina masyarakat. Guru harus diberi ruang lebih luas untuk berkontribusi di bidang sosial, budaya, kesehatan, keamanan, dan pembangunan karakter bangsa.
Ketika guru aktif membina masyarakat, maka penghormatan kepada guru akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak perlu meminta dihormati. Masyarakat akan menghargai guru karena melihat manfaat nyata kehadiran mereka.
Guru sejati tidak haus kekuasaan.
Guru sejati haus perubahan.
Mungkin itulah sebabnya banyak orang tua dulu berkata, “Kalau ingin melihat masa depan bangsa, lihatlah bagaimana gurunya dihargai.” Sebab ketika guru jatuh martabatnya, maka perlahan bangsa juga kehilangan arah.
Karena itu, guru tidak perlu partai politik. Guru cukup diperkuat perannya. Guru harus kembali menjadi cahaya di tengah masyarakat. Menjadi pembina bangsa. Menjadi penjaga moral. Menjadi penuntun generasi muda.
Sebab kekuasaan bisa berganti setiap lima tahun. Tetapi pengaruh seorang guru bisa hidup sepanjang zaman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar pada blog ini, dan mohon untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar.