Kisah Omjay: Ketika Guru Punya Banyak "Majikan" dan Libur Semester Pun Jadi Berbeda
Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Apa pun profesi kita hari ini, jangan lupa bahagia. Sebab, hati yang bahagia akan membuat pekerjaan terasa lebih ringan, termasuk bagi para guru yang setiap hari berjuang mencerdaskan anak bangsa.
Pagi itu saya membaca berbagai pesan dari grup WhatsApp guru. Isinya beragam. Ada yang mengirim foto rapor, ada yang mengabarkan sudah mulai libur semester, ada pula yang justru mengeluh karena masih harus masuk sekolah. Saya tersenyum sendiri. Rasanya lucu juga. Sama-sama guru di Indonesia, sama-sama selesai membagikan rapor, tetapi jadwal liburnya bisa berbeda-beda.
Saya pun membayangkan kalau para guru berkumpul di sebuah warung kopi.
"Pak, saya sudah libur dari kemarin."
Guru lain menjawab, "Lho, saya masih masuk sampai minggu depan."
Yang lain ikut nimbrung, "Kalau saya malah dapat surat tugas selama liburan."
Suasana langsung riuh. Semua tertawa. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang benar. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa setiap guru memiliki aturan kerja yang berbeda.
Saya kemudian teringat sebuah kalimat sederhana yang mengundang senyum, tetapi juga mengajak berpikir, yaitu bahwa penyebab utama perbedaan libur guru antardaerah adalah karena majikannya berbeda-beda.
Kalimat itu memang terdengar jenaka. Namun, jika direnungkan lebih dalam, ada logikanya juga.
Saya mengajar di SMP Labschool Jakarta. Sebagai guru, saya berada di bawah yayasan yang mengelola sekolah tersebut. Teman saya yang mengajar di SMP Diponegoro berada di bawah yayasan yang berbeda. Sementara itu, guru di SMP Negeri 74 Jakarta berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan.
Ketiganya sama-sama guru. Ketiganya sama-sama mengajar. Ketiganya sama-sama membuat perangkat pembelajaran, menyusun soal, mengoreksi tugas, mendampingi peserta didik, bahkan sama-sama sering begadang ketika mengisi nilai. Namun, aturan kerja mereka belum tentu sama.
Begitu pula jika kita melihat Indonesia yang begitu luas. Guru di Aceh memiliki kebijakan pemerintah daerahnya sendiri. Guru di Sumatera Barat memiliki aturan daerah yang berbeda. Guru di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga Maluku pun demikian. Semua berada dalam sistem pemerintahan daerah masing-masing.
Akhirnya muncul pertanyaan yang sering menggelitik hati para guru. Mengapa libur semester bisa berbeda? Mengapa ada daerah yang sudah libur, sementara daerah lain masih bekerja?
Jawabannya ternyata tidak selalu sederhana. Kementerian memang menetapkan berbagai regulasi pendidikan, tetapi dalam banyak aspek pengelolaan guru, pemerintah daerah memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku. Di sinilah kemudian muncul berbagai penyesuaian kebijakan.
Saya membayangkan seandainya profesi guru diibaratkan sebagai keluarga besar yang tinggal di sebuah kompleks perumahan. Rumahnya berjajar rapi. Pakaiannya sama-sama batik guru. Tasnya sama-sama penuh buku. Laptopnya sama-sama berat. Namun, ketika masuk ke rumah masing-masing, aturan keluarganya berbeda.
Ada yang boleh tidur siang.
Ada yang harus menyapu halaman.
Ada yang wajib mencuci mobil.
Ada pula yang tetap rapat sampai sore.
Tetangga sebelah hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Namanya juga aturan rumah masing-masing."
Analogi sederhana itu membuat saya semakin memahami mengapa sering muncul perbedaan kebijakan di lapangan.
Lalu muncullah sebuah gagasan yang menarik untuk didiskusikan, yaitu bagaimana jika suatu saat guru memiliki satu "majikan" nasional melalui sebuah lembaga khusus bernama Badan Guru Nasional (BGN) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia?
Dalam gagasan tersebut, seluruh guru berada dalam satu sistem pengelolaan sehingga berbagai aspek administrasi, pengembangan karier, hingga kesejahteraan dapat dikelola secara lebih terpadu. Ide ini juga membayangkan adanya sistem penggajian yang seragam bagi guru di seluruh Indonesia serta penguatan organisasi profesi guru.
Tentu saja, gagasan seperti ini merupakan sebuah usulan atau wacana, bukan kebijakan yang berlaku saat ini. Mewujudkannya memerlukan kajian yang sangat mendalam karena menyangkut pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, aspek anggaran, peraturan perundang-undangan, serta berbagai konsekuensi administratif lainnya.
Namun, saya percaya bahwa setiap perubahan besar selalu diawali dari sebuah gagasan yang berani disampaikan.
Bukankah dahulu orang juga pernah menganggap kereta cepat hanya mimpi? Belajar melalui internet dianggap mustahil? Mengajar dengan kecerdasan buatan terasa seperti cerita film? Kini semuanya mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Yang paling penting bukan sekadar nama lembaganya, melainkan bagaimana guru memperoleh kepastian dalam bekerja, perlindungan profesi, kesempatan mengembangkan kompetensi, dan kesejahteraan yang layak agar dapat fokus mendidik peserta didik.
Saya pun kembali tersenyum membayangkan percakapan para guru jika suatu hari semua aturan benar-benar seragam.
"Pak, kapan libur?"
"Ya sama."
"Masuknya kapan?"
"Sama."
"Gajinya kapan?"
"Sama."
"Pelatihannya kapan?"
"Sama."
Barangkali percakapan itu akan membuat grup WhatsApp guru menjadi lebih sepi. Tidak ada lagi perdebatan soal siapa yang lebih dulu libur. Yang ramai justru mungkin hanya kiriman foto makan bakso, ngopi, atau jalan pagi sambil menikmati masa jeda setelah satu semester penuh mengajar.
Sebagai guru yang sudah puluhan tahun berada di dunia pendidikan, saya meyakini bahwa setiap kebijakan pasti memiliki alasan dan pertimbangannya. Karena itu, perbedaan tidak harus selalu dipandang sebagai sumber persoalan. Namun, aspirasi untuk menghadirkan sistem yang lebih jelas, lebih adil, dan lebih memberikan kepastian bagi guru juga layak menjadi bahan diskusi bersama secara konstruktif.
Pada akhirnya, siapa pun "majikan" administrasinya hari ini, semangat guru tetap sama. Guru datang ke sekolah bukan hanya untuk mengajar mata pelajaran, tetapi juga menanamkan karakter, membangun harapan, dan menyiapkan masa depan Indonesia. Itulah yang membuat profesi ini tetap mulia.
Semoga berbagai gagasan tentang pengelolaan guru, termasuk usulan mengenai Badan Guru Nasional, dapat menjadi bahan pemikiran yang memperkaya dialog kebijakan pendidikan di masa depan. Perbedaan pandangan tentu wajar, tetapi tujuan akhirnya semestinya tetap sama, yaitu menghadirkan sistem pendidikan yang semakin baik bagi guru, peserta didik, dan bangsa Indonesia.
Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tetap semangat mengabdi, terus belajar, terus menginspirasi, dan jangan lupa bahagia. Karena guru yang bahagia akan lebih mudah menularkan semangat kepada murid-muridnya, dan dari ruang-ruang kelas itulah masa depan Indonesia sedang dipersiapkan.
Salam blogger persahabatan
Wijaya Kusumah - omjay
Guru blogger indonesia
Blog https://wijayalabs.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar pada blog ini, dan mohon untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar.